Rabu, 19 Oktober 2011

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2010TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Page 1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2010TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang PengawasanKetenagakerjaan;Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang PernyataanBerlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk SeluruhIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951Nomor 4);3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILOConvention No. 81 Concerning Labour Inspection In IndustryAnd Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai PengawasanKetenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);5. Undang-Undang ... Page 2 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 2 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4816);MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASANKETENAGAKERJAAN.BAB I ... Page 3 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 3 - BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :1. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi danmenegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaanpada Pemerintah Pusat adalah unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada Kementerian yang menangani urusan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaanpada Pemerintah Provinsi adalah unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yangmenangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Kabupaten/Kota adalah unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Pegawai ... Page 4 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 4 - 5. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebutPengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional PengawasKetenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan.Pasal 2Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistempengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, danterintegrasi yang meliputi :a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;b. Pengawas Ketenagakerjaan; danc. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.BAB IIUNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAANPasal 3(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerjapengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota.(2) Untuk ... Page 5 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 5 - (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan organisasiunit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, PemerintahProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibentukjabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.(3) Ketentuan mengenai pembentukan unit kerja pengawasanketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 4Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan didukungdengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 5(1) Pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kotadilaksanakan secara terkoordinasi.(2) Koordinasi ... Page 6 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 6 - (2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :a. Koordinasi Tingkat Nasional;b. Koordinasi Tingkat Provinsi.Pasal 6(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenaga-kerjaan pada Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapatKoordinasi Tingkat Nasional yang dihadiri oleh seluruh unitkerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(2) Dalam rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaanpada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, dapatmengikutsertakan instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lainyang dipandang perlu.Pasal 7Hasil rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 menjadi pedoman pelaksanaan Koordinasi TingkatProvinsi.Pasal 8 ... Page 7 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 7 - Pasal 8(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenaga-kerjaan pada Pemerintah Provinsi menyelenggarakan rapatKoordinasi Tingkat Provinsi yang dihadiri seluruh unit kerjapengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan,sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(2) Dalam rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaanpada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi, dapatmengikutsertakan instansi Pemerintah dan instansi PemerintahDaerah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.Pasal 9(1) Hasil rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, menjadi pedoman pelaksanaan pengawasanketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaanpada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.(2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat kerja teknis operasional.Pasal 10 ... Page 8 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 8 - Pasal 10(1) Hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.(2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasanketenagakerjaan di wilayahnya kepada Gubernur.Pasal 11(1) Hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsidilaporkan kepada Gubernur.(2) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenaga-kerjaan di wilayahnya kepada Menteri dengan tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri.Pasal 12Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaansecara nasional kepada Presiden.Pasal 13Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tata carapelaporan pengawasan ketenagakerjaan diatur oleh Menteri denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III ... Page 9 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 9 - BAB IIIPENGAWAS KETENAGAKERJAAN Pasal 14(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh PengawasKetenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen.(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 15(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaandilakukan pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan.(2) Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilaksanakan melalui :a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil baru sebagai PengawasKetenagakerjaan;b. Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil menjadi PengawasKetenagakerjaan.(3) Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 16(1) Menteri menetapkan Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenaga-kerjaan secara nasional.(2) Penetapan ... Page 10 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 10 - (2) Penetapan Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaansecara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannyaPeraturan Presiden ini dan disesuaikan secara berkala 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kebutuhan PengawasKetenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.Pasal 17(1) Dalam rangka memenuhi Pengawas Ketenagakerjaan yangberdaya guna dan berhasil guna dilakukan peningkatan kualitasPengawas Ketenagakerjaan.(2) Peningkatan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan danpelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 18Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan pembinaanfungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 19(1) Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pengawasanketenagakerjaan.(2) Selain ... Page 11 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 11 - (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PengawasKetenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai PenyidikPegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 20Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengawas Ketenaga-kerjaan wajib :a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patutdirahasiakan;b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.Pasal 21Ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang PengawasKetenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB IVTATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAANPasal 22(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenaga-kerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, danPemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasanketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yangpelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.(2) Tata cara … Page 12 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 12 - (2) Tata cara pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 23(1) Dalam hal terjadi permasalahan atas pelaksanaan pengawasanketenagakerjaan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yangberdampak nasional atau internasional, maka unit kerjapengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada PemerintahPusat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untukmenyelesaikan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dimanapermasalahan tersebut terjadi.BAB VPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANPasal 24(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaanpada Pemerintah Pusat melakukan pembinaan pengawasanketenagakerjaan kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaanpada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota.(2) Dalam … Page 13 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 13 - (2) Dalam rangka pembinaan terhadap unit kerja pengawasanketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapatmelimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 25Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerjapengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengawasanketenagakerjaan yang menjadi kewenangannya.Pasal 26Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 meliputi bidang :a. kelembagaan;b. sumber daya manusia Pengawas Ketenagakerjaan;c. sarana dan prasarana;d. pendanaan;e. administrasi;f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.Pasal 27… Page 14 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 14 - Pasal 27Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 dilaksanakan melalui :a. bimbingan;b. konsultasi;c. penyuluhan;d. supervisi dan pemantauan;e. sosialisasi;f. pendidikan dan pelatihan;g. pendampingan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;h. kegiatan lain dalam rangka pembinaan.Pasal 28Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan ketenaga-kerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,dan Pasal 27, diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 29(1) Apabila unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaanpada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum juga mampusetelah dilakukan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, makauntuk sementara pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh unitkerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada PemerintahPusat.(2) Unit kerja … Page 15 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 15 - (2) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Pusat menyerahkan kembali urusan pengawasanketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila unitkerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakanpengawasan ketenagakerjaan.(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VIJARINGAN INFORMASI PENGAWASANKETENAGAKERJAANPasal 30Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan dibentuk jaringan informasipengawasan ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem informasipengawasan ketenagakerjaan.Pasal 31Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi :a. sebagai sarana pelayanan informasi;b. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan dibidang pengawasan ketenagakerjaan.Pasal 32 ... Page 16 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 16 - Pasal 32(1) Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari :a. pusat jaringan;b. anggota jaringan.(2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aadalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaanpada Pemerintah Pusat.(3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah :a. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi;b. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.Pasal 33Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan padaPemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan di Provinsidengan anggota jaringan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.Pasal 34 ... Page 17 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 17 - Pasal 34Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan pengelolaan data dan informasidalam jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan diatur lebihlanjut oleh Menteri.Pasal 35(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenaga-kerjaan pada Pemerintah Pusat sebagai pusat jaringanmempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan,pemantauan kepada anggota jaringan informasi pengawasanketenagakerjaan.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut oleh Menteri.Pasal 36(1) Pihak lain dapat menjadi anggota jaringan informasipengawasan ketenagakerjaan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata caramenjadi anggota jaringan informasi pengawasan ketenaga-kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur olehMenteri.Pasal 37 ... Page 18 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 18 - Pasal 37Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan jaringan informasipengawasan ketenagakerjaan dibebankan kepada anggaran pusatjaringan dan masing-masing anggota jaringan informasi pengawasanketenagakerjaan.BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 38(1) Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan, Menteri dapatmelakukan :a. kerjasama internasional di bidang pengawasan ketenaga-kerjaan;b. pemberian penghargaan; danc. pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut oleh Menteri.BAB VIII ... Page 19 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 19 - BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 39Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Maret 2010PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RISEKRETARIAT KABINET RIDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum,ttdDr. M. Iman Santoso

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar